nusakini.com - Balikpapan -  Diseminasi dan Implementasi Kebijakan Perekonomian Nasional dan Klinik Bisnis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama KPPIP (Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas) kembali digelar. Kali ini berfokus di Wilayah Indonesia Tengah, bertempat di Balikpapan, Rabu (20/4/2016).

Untuk merespon kondisi ekonomi global yang kurang kondusif, pemerintah melakukan berbagai upaya dengan menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi, mendorong percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, meningkatkan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengupayakan kemudahan dalam berusaha dan lainnya.

Montty Giriana, Deputi Koordinasi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam sambutannya menyatakan “Guna melihat dampak dari setiap kebijakan perekonomian nasional yang telah dikeluarkan pemerintah, diseminasi dan klinik bisnis ini dilakukan. Sehingga kemudian dapat dijadikan bahan evaluasi agar implementasi kebijakan perekonomian nasional lebih efektif”.

Menyikapi terhambat dan lambatnya pelaksanaan dan penyelesaian berbagai proyek strategis nasional, pemerintah menelurkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Keduanya diharapkan dapat memutus mata rantai penghambat pelayanan umum kepada masyarakat dan peningkatan perekonomian nasional.

Satya Bakti Parikesit, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional Sekretaris Kabinet dan Rainer Haryanto, Direktur Program KPPIP menyatakan bahwa saat ini ada 225 Proyek Strategis Nasional dan 1 Program.

Daftar Negatif Investasi (DNI) juga tak kalah menarik sebagai bahasan dalam acara ini. Perpres DNI saat ini memiliki kelebihan, yang salah satunya adalah memberikan saluran tunggal dalam hal percepatan penyelesaian permasalahan DNI melalui tim nasional peningkatan ekspor dan investasi baik di pusat maupun di daerah.

Adapun pembahasan tentang KUR, disebutkan bahwa KUR telah menuai beberapa pencapaian seperti total penyaluran KUR 2007-2014 sebesar Rp 178,84 T dan menyerap 20,3 juta tenaga kerja. Pemerintah daerah juga diharapkan lebih aktif dalam penyiapan data calon penerima KUR dan membentuk kembali tim monev KUR.

Secara keseluruhan, dengan diselenggarakannya acara ini pemerintah pusat bersama pemerintah daerah diharapkan semakin harmonis dalam upaya membuka akses keuangan untuk rakyat, pengentasan kemiskinan, menumbuhkan UMKM, dan menciptakan lapangan kerja. (if/mk)